Kumpulan Berita Serikat Rakyat Miskin Indonesia Terbaru Dan Terkini
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:31 WIB
%PDF-1.5 %âãÏÓ 112 0 obj << /Type /ExtGState /BM /Normal /ca 1 >> endobj 114 0 obj << /Type /XObject /Subtype /Image /Width 250 /Height 250 /ColorSpace /DeviceRGB /BitsPerComponent 8 /Filter [/FlateDecode /DCTDecode] /Interpolate true /Length 3449 /DecodeParms [null << /Quality 60 >>] >> stream xœ�–wXSÙ¶ÀO UŠ”( MHÉ )HU!$+EÔŒ2”B#½ƒH DUTf,Behq@AÀ8`K"’çİûî÷Ş7¾[Ö÷ışÚûì}~{íµÎ==œ yÙ-²Òò[d·((È+ªèÀT”•U5µ·ë˜¡,ÌÍP¦&–GKkSœŞeŸ'‰LB;�yx“¼¾.RPPPQR1€Á¼v›îöú·CÔ (IB@é`%D $zÀ $ú3€¿�JHJI‹_Z<¡u+ A `(DB �ƉǨ’„²®^RÅ;PJ/B�˜])� ´<„‘FŞé[E&ÉÈnÛ®¦®±ÓÀ‰2²Úmmck‡qÚãìâêæîAö¡øúù9zâä)jÔ�g£ÏÅœ�M¾˜’zéçËôœÜ¼ü‚¢âFU5ózM-«îæÛwÚÚ;~éê~ÔÓË~Ìéã�OòŸV×Ö…_½@ ô÷øK/%± …@¥¾z�Àç¾NP‚JèZH*ã½¥#TôЉҪ„ìÊ–‡2KÒ;XPäˆì6}«;ßUûÓì_Kú�ÌşGì^S€$ND À|’‘ û-P ıLp��Z�Å…8ãß³Cé!‘Æ™y§ÉKjŞÎªÀ¿‡®�\.n±])ؤhŞ*x�–j^M$�¾d|ÚØÒ®_³¬ûÆ’A—›•�*e¹Œbš0R6Šæ˜6xÊ~Ÿ…ã��´ò‰D÷I%rş^ë‘~5,HÒ\}0¤š�ãwÌãÙu >Qk[Ğ£ùµ‚ w�«&²Z ÇoZÁê£*±U°øD5",!ª¤P'"Û½Üc?³ƒŠ‚U'î<¯ı…²AÏğ§|p�Ğ0±—#şpUı5•c7qàÙ#c–N50İ¡Çèe†Ê(×ÅŒûŒ¢¶‘ü÷¤g�j¬¥Ø8ª )ıö§/q¯A¡Ñvª—, tĞcFñ�æIQğÄæ‰�«‰´ØÅ¥ Xèã7pWËmg£œ»W²GbàGøkæY·biª¿oğ5K0*#fówŞÿ=KhqÖUW« ½y#!cz!y̪¬<€¼A¼6‚/sFÚ“4(ªo�©›9ó•uÉÈî©{GëVQ¥¶Ë�Åœ³2�18Ç ˜ñ¢ø“ê^¶�{ü &
Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ikut menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Jumat (16/10). Mereka tidak bergabung dalam massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten.
Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi SRMI menggelar aksi demonstrasi depan Gerbang Monas di samping Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mayoritas ibu-ibu yang mengenakan baju berwarna merah.
Mereka juga tampak membawa keranda mayat bertuliskan 'RIP Hati Nurani DPR. Tolak Omnibus Law'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu, di antara mereka juga ada yang berpakaian layaknya Mak Lampir dari Gunung Merapi. Ada pula yang mengaku dukun santet dari Banyuwangi, Banten, hingga Gunung Kidul.
Mereka dibawa untuk melawan UU Cipta Kerja yang dinilai gaib, lantaran draf final UU Cipta Kerja sempat tidak diketahui atau 'hilang' usai disahkan dalam rapat paripurna.
"Coba kawan-kawan, kalahkan gaib yang ada di DPR sekarang," kata orator di atas mobil komando.
Dalam orasinya, orator menyebut jika UU Cipta Kerja bakal menyusahkan rakyat. Mereka merasa UU tersebut justru hanya menguntungkan investor, bukan rakyat kecil.
"Yang diuntungkan kapitalis. Ini kawan-kawan parlemen di sana lebih gila, membuat UU tidak jelas," kata orator.Sementara massa aksi mahasiswa memusatkan aksi di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka tidak diizinkan mendekat ke Istana Kepresidenan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengaku sengaja menyekat dua massa itu agar tidak bergabung satu sama lain. Massa dari serikat rakyat miskin dan mahasiswa, kata Heru, juga sama-sama tidak mau digabung.
"Ada aliansi keluarga miskin di sisi barat daya, mereka tidak akan kami gabungkan (dengan BEM SI) dan mereka tidak mau digabung," kata Heru.
Dalam mengawal aksi unjuk rasa, aparat menutup sejumlah ruas jalan. Terutama akses menuju Istana Kepresidenan. Akses ditutup oleh pagar berduri hingga beton pembatas.
Ribuan personel TNI dan Polri pun disiagakan guna mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi dalam aksi demo beberapa hari yang lalu.
Actions (login required)
Downloads per month over past year
MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar mengkritisi program-program kandidat Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024.
Menurut mereka, visi dan misi yang diusung para kandidat belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat ekonomi bawah, terutama dalam hal pelayanan publik dan kebijakan pro rakyat.
Ketua SRMI Kota Makassar, Daus, menyebut bahwa berbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir justru semakin mempersulit masyarakat. Salah satu masalah utama adalah akses terhadap pelayanan publik yang dinilai masih sangat rumit, terutama bagi masyarakat miskin.
Bung Daus sapaannya menyoroti salah satu permasalahan yang kerap dialami masyarakat adalah minimnya informasi mengenai pelayanan, seperti layanan kesehatan gratis, belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
“Contohnya, BPJS kesehatan gratis yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat miskin. Banyak yang belum paham aturan-aturan terkait layanan ini, terutama dengan adanya aturan baru. Saat datang ke rumah sakit, masyarakat sering kali bingung dengan persyaratan yang ada,” kata Bung Daus saat wawancara, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, Bung Daus juga membandingkan kondisi pelayanan 10 tahun yang lalu atau di era pemerintahan Kota Makassar sebelumnya, yang menurutnya lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin.
Ia menyebut, di masa itu masyarakat hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan akses pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan layanan ambulans gratis.
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi demo di depan Gedung KPK, Kuningan, Kamis (18/11/21). Namun, ada pemandangan yang disayangkan karena para pendemo ada yang membawa anaknya yang masih kecil.
Sultan, Sultan (2020) Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin Indonesia (Studi Kasus Pada Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah secara garis massa atau membasis secara teritorial wilayah kecamatan sampai kelurahan dan secara elektoral dengan menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil sebagaimana amanat konstitusi. Kemudian bentuk gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah pendidikan, pendampingan kesejahteraan, audiensi, dan demonstrasi . 2) Faktor pendukung gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar yaitu kepemimpinan dalam organisasi, sumber daya manusia, kompotensi, respon ruang publik. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran kader, kepentingan praktis, finansial, dan regulasi. 3) Pandangan islam tentang gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar yaitu suatu gerakan moral dalam bentuk memperjuangkan hak rakyat miskin atau kaum mustadhafin, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Implikasi penelitian ini diharapkan gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar agar tetap eksis dalam membangun gerakan demi memperjuangkan keadilan dan membantu pemerintah membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur.
Mak Lampir hingga Dukun Gunung Kidul Ikut Demo Tolak Omnibus Law
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar demo tolak Omnibus law di Jalan Merdeka Barat. Mereka membawa peti mayat hingga 'dukun' dari berbagai daerah.
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) didirikan pada tahun 2004. Bekerja di 7 Provinsi dan 14 Kota-Kabupaten di Indonesia. Total anggota sebanyak tiga puluh ribu. SPRI merupakan organisasi masyarakat yang mewadahi rakyat miskin. SPRI aktif melakukan advokasi kebijakan pelayanan publik, mempromosikan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi warga dalam pemerintahan.
Pada tahun 2008, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI menggelar Kegiatan Posko Perbaikan Gizi Rakyat Miskin di 16 Kelurahan di DKI Jakarta. Pada tahun 2021-2022 SPRI aktif melakukan advokasi Program Perlindungan Sosial untuk Rakyat Miskin.
Terbentuknya SPRI pada awalnya bernama SERIKAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (SPRI), didirkan pada tahun 2004. Pada saat pengajuan nama perkumpulan dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Online nama tersebut ditolak dengan alasan memilki persamaan pada pokoknya dengan nama yang sudah terdaftar, dan berganti menjadi atas nama SERIKAT NASIONAL RAKYAT INDONESIA.
LEGALITAS a. Akta Pendirian tertanggal 22-08-2013, Nomor: 17 Notaris James Sinaga b. Akter Perubahan tertanggal 16-06-2022, Nomor: 140 Notaris James Sinaga c. Keputusan Menkumham RI NOMOR AHU-0003966.AH.01.07.TAHUN 2024
PROGRAM KERJA 1. Advokasi Kebijakan 2. Pendampingan Akses Layanan Publik 3. Pendampingan Bantuan Hukum 4. Membangun Kapsitas Rakyat
Visi VISI SPRI sebagai wadah berhimpun bagi warga miskin Indonesia. Sekaligus sebagai saluran aspirasi warga miskin guna memperjuangkan hal sipil dan politik.
Misi MISI SPRI Memperjuangkan hak-hak rakyat miskin Indonesia, serta mendorong lahirnya pemimpin dari kalangan rakyat miskin
Wilayah Kerja: DKI Jakarta, Bogor, Tasikmalay, Lampung, Jogja, dll
Isu Strategis: HAM & Bantuan Hukum, Kebijakan Publik, Anti Korupsi & Akuntabilitas Publik, Ekonomi Kemasyarakatan, Pendidikan & Vokasi, Pemberdayaan Desa, Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), Infrastruktur Hijau, Reformasi Agraria, Air Bersih & Sampah, Pemberdayaan Pemuda, Kesehatan Masyarakat, Keselamatan & Keamanan, Perburuhan & Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan & Anak, Rehabilitasi Pengguna Narkotika
Alamat: SEKRETARIAT NASIONAL Jl. Tanjung Duren Selatan I No. 8 Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470
PARADIGMA.CO.ID- Berdasarkan data badan pusat statistik, yang dirilis pada periode maret - september 2022, bahwa presentasi kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,57 %.
Presentasi angka yang demikian, sejatinya jauh dari faktanya dan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang dalam gejolak kemiskinan yang mencekam. Karenanya angka presentasi kemiskinan bisa juga diasumsikan lebih besar dari angka BPS sebagaimana diatas.
Gejolak kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, seolah-olah mereka tidak berada pada suatu negara berdaulat, negara yang memiliki kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupannya secara baik, terukur berdasarkan konstitusi negara.
Indonesia, tentunya memiliki suatu peraturan yang dinamakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan yang meniscayakan negara lewat kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupan seluruh rakyatnya.
Dalam domain peraturan yang sedemikian jelas dan tegas terhadap nilai tanggungjawab serta pertanggungjawaban, seharusnya pemerintah memastikan keberpihakan maksimal serta optimal terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya.
Faktanya; Hutang Indonesia Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Angka kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu, jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Tingkat stunting 21,6 di tahun 2022.
Juga, kita sering membaca dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal sia-sia akibat membunuh diri yang diakibatkan masalah kebutuhan hidupnya, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak terfasilitasi kebutuhan pendidikannya, serta kebutuhan kesehatannya. Kondisi bangsa atas kehidupan masyarakatnya yang demikian telah memastikan bahwa faktanya rakyat Indonesia semakin miskin.
Kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana diatas, bisa juga diistilahkan dengan sebutan 'Lingkaran Syetan'. Kondisi yang demikian, sejatinya merupakan suatu masalah besar yang dialami dalam kehidupan berbangsa pada suatu negara kesatuan Republik Indonesia.
Artinya, sebagai bangsa yang besar, maka kitapun wajib bertanya, apakah sumber dan substansi masalahnya? sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tentu jawabannya menurut saya, berada pada sumber daya manusia yang telah dipercayakan menjadi pemimpin di negeri ini, negara Indonesia. Pemimpinnya tidak memiliki kemampuan yang optimal atas nilai kepemimpinan yang baik, sehingga kemudian berdampak pada masalah besar, yakni kemiskinan seluruh rakyat Indonesia.
Pemimpin Indonesia saat ini, sebaiknya dan seharusnya melakukan evaluasi total terhadap dirinya dengan sebaik-baiknya. Agar insha Allah setiap pemimpin negeri ini mampu memastikan kebaikan pada dirinya.
Karena menurut saya, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak saja mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi jauh lebih penting adalah setiap pemimpin Indonesia wajib memastikan nilai-nilai kebaikan terpatri dalam setiap jiwanya.Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia.
Penulis: Saiful Chaniago, Waketum DPP KNPI
